Jambi— Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum beserta tim Perancang Peraturan Perundang-undangan turut serta dalam kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI, Rabu (28/05).

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis dan prosedural mengenai pelaksanaan uji kompetensi yang akan dilaksanakan tahun 2025, mencakup aspek sosio-kultural, teknis, serta tata cara pendaftaran dan pelaksanaan secara online.

Adapun materi disampaikan oleh narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang, serta Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenkum.

Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Jambi merupakan bentuk komitmen dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme perancang peraturan perundang-undangan di daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perancang dapat lebih siap dan terarah dalam mengikuti uji kompetensi serta berperan aktif dalam mendukung kualitas produk hukum nasional dan daerah.

Acara ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan ruang interaktif bagi peserta dari seluruh Indonesia, termasuk tim dari Kanwil Jambi, untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, serta memperoleh klarifikasi langsung dari para narasumber.

Jambi, 28 Mei 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-624 Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi serta Hari Ulang Tahun ke-79 Pemerintah Kota Jambi, yang diselenggarakan di Gedung DPRD Kota Jambi, Rabu (28/5).

Kehadiran Kanwil Kemenkum Jambi pada acara tersebut diwakili oleh Victor Noval Sidabutar, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, mewakili Kepala Kantor Wilayah yang berhalangan hadir.

Rapat paripurna yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kota Jambi, dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Kota Jambi, serta berbagai prosesi adat dan pembacaan doa. Acara ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, para tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan.

Melalui kehadiran dalam rapat paripurna ini, Kanwil Kemenkum Jambi menunjukkan komitmennya dalam membangun sinergi lintas sektor, khususnya dalam mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis hukum dan kearifan lokal.

Peringatan hari jadi ini menjadi momen reflektif bagi seluruh elemen masyarakat Kota Jambi untuk terus menjaga semangat persatuan, kebudayaan daerah, serta meningkatkan pelayanan publik menuju Kota Jambi yang lebih maju, berdaya saing, dan bahagia.

Jambi – Dalam rangka mendukung reformasi hukum nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti Webinar Sosialisasi RUU KUHAP bertema “Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Efisien, Adil, dan Terpadu” yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, Rabu (28/5).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini diikuti dari Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Jambi, dan dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Alex Cosmas Pinem, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ermasdon, serta sejumlah pegawai Kanwil Kemenkum Jambi lainnya.

Webinar ini menghadirkan para narasumber dari berbagai institusi penegak hukum dan akademisi, termasuk Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward O.S. Hiariej, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Prof. Dr. Asep Mulyana, dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. Prim Haryadi. Mereka membahas substansi RUU KUHAP yang bertujuan untuk menyempurnakan proses peradilan pidana agar lebih cepat, efisien, adil, dan terintegrasi antar lembaga.

Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Jambi dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap penyempurnaan sistem hukum nasional, khususnya dalam memperkuat implementasi hukum acara pidana yang berkeadilan di daerah.

Webinar ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian Hukum RI, dan terbuka untuk civitas akademika serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dinamika hukum di Indonesia.

Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi terus berkomitmen mendorong literasi hukum dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Kuliah Umum bertema "Perseroan Perorangan Solusi dalam Memajukan Perekonomian Nasional" yang digelar di Auditorium Lantai 6 Universitas Muhammadiyah Jambi, Rabu (28/5).

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pejabat struktural Kanwil Kemenkum Jambi, antara lain Kepala Kantor Wilayah Idris, Kepala Divisi Pelayanan Hukum  Kortini JM Sihotang, Kepala Bidang Admisitrasi Hukum Umum, Fatriansyah, dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Diana Yuli Astuti. Turut hadir sebagai panelis Analis Hukum Ahli Muda M. Ari Kurniadi dan Solihan Serta anggota Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Erwin Akib.

Dalam sambutannya, Kakanwil Idris menekankan pentingnya peran anak muda dalam membangun ekonomi bangsa. "Melalui kemudahan pendirian Perseroan Perorangan, pemerintah membuka jalan luas bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk menjadi pelaku usaha yang taat hukum dan berdaya saing," ujarnya.

Idris juga menegaskan bahwa layanan pendirian Perseroan Perorangan yang telah disediakan secara daring melalui sistem AHU Online adalah bentuk nyata reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi demi mendukung pelaku UMKM dan wirausaha pemula.

Kuliah umum ini juga menjadi ajang diseminasi informasi teknis mengenai pendirian badan hukum oleh Panelis. Kegiatan berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari para mahasiswa, dosen, dan peserta lainnya yang hadir.

Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi, Hendra Kurniawan, mengapresiasi dukungan Kanwil Kemenkum Jambi dalam memberikan pencerahan hukum kepada sivitas akademika. "Sinergi ini sangat penting dalam membangun kesadaran hukum sejak dini dan menumbuhkan jiwa entrepreneur di kalangan mahasiswa," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya siap secara akademik, tetapi juga berani mengambil langkah sebagai pencipta lapangan kerja yang sah secara hukum dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Jambi, 27 Mei 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menerima kunjungan dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta tim Sekretariat DPRD pada Selasa (27/5), dalam rangka kegiatan konsultasi dan koordinasi terkait penjadwalan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Jambi pada pukul 14.30 WIB hingga selesai. Dalam kesempatan tersebut, tim dari Kanwil Kemenkum Jambi dipimpin langsung oleh Kepala Divisi PPPH, Alex Cosmas Pinem, dan turut didampingi oleh lima orang Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan serta satu orang JFT Analis Hukum.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam rangka penyusunan dan pembahasan Raperda Inisiatif yang menjadi agenda legislasi DPRD Tanjung Jabung Barat. Kanwil Kemenkum Jambi melalui Divisi PPPH menyampaikan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh dalam proses harmonisasi dan fasilitasi peraturan daerah guna mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan berlangsung dalam suasana komunikatif dan konstruktif, dengan harapan dapat mendorong percepatan pembentukan peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Jambi -  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Idris, didampingi Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Fatriansyah menghadiri kegiatan Deklarasi Anti Investasi Bodong, Pinjaman Online Ilegal, dan Judi Online serta Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Provinsi Jambi, yang diselenggarakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (27/5).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sekaligus bagian dari upaya kolaboratif lintas sektor dalam menanggulangi maraknya praktik keuangan ilegal di masyarakat.

Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Provinsi Jambi, Al Haris, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran seluruh pihak dalam melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penipuan berkedok investasi dan pinjaman online.

"Kita tidak bisa membiarkan masyarakat terus menjadi korban dari praktik-praktik keuangan ilegal yang merugikan. Edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum harus berjalan beriringan. Saya berharap Satgas PASTI menjadi garda terdepan dalam menindak tegas oknum-oknum yang meresahkan masyarakat," tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur Jambi juga mengajak semua unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat literasi keuangan dan membentuk sistem deteksi dini terhadap potensi penipuan digital.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jambi, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Badan Intelijen Negara (BIN) Provinsi Jambi, serta 10 instansi terkait lainnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut Kepala OJK Jambi menyampaikan sejumlah data penting, antara lain:

• 188 pengaduan terkait pinjaman online ilegal,
• 24 pengaduan investasi bodong,
• 443 pengaduan penipuan keuangan dengan kerugian mencapai Rp16,66 miliar,
• 72 laporan informasi penerimaan terkait pinjaman online ilegal.

Adapun hasil kinerja Satgas PASTI dari 1 Januari 2024 hingga 30 April 2025 mencatat:

• Pemblokiran 4.053 aplikasi, website, dan konten ilegal,
• Penutupan 117 rekening bank,
• Pemblokiran terhadap 2.422 nomor telepon dan WhatsApp.

Kakanwil Kemenkum Jambi dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmen Kanwil Kementerian Hukum Jambi untuk terus bersinergi dalam pencegahan dan penindakan aktivitas keuangan ilegal, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan diskusi dan penyampaian masukan dari seluruh anggota Tim Kerja Satgas PASTI Daerah Provinsi Jambi, dengan harapan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga serta meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus keuangan ilegal di wilayah Jambi.

Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 pada Senin, 26 Mei 2025. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Idris, dan dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jambi serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Jambi.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mematangkan kesiapan teknis dan substantif pelaksanaan orientasi CPNS yang akan dilaksanakan secara serentak oleh masing-masing satuan kerja. Berdasarkan hasil rapat, orientasi CPNS di lingkungan Kanwil Kemenkum Jambi dijadwalkan berlangsung pada 2–4 Juni 2025. Sementara itu, orientasi yang akan dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen PAS dan Kanwil Ditjen Imigrasi akan berlangsung pada 2–5 Juni 2025.

Dalam arahannya, Kakanwil Idris menekankan pentingnya sinergi, koordinasi, dan komitmen dari seluruh pihak agar orientasi CPNS dapat berjalan lancar, terarah, dan memberikan pemahaman yang utuh mengenai tugas dan fungsi Kementerian Hukum kepada para CPNS baru.

"Orientasi ini adalah pintu awal pembentukan karakter ASN di lingkungan Kemenkum. Kita harus memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan profesional, edukatif, dan penuh integritas," tegas Idris.

Dengan adanya rapat persiapan ini, diharapkan pelaksanaan orientasi CPNS di wilayah Jambi dapat berlangsung secara optimal serta memberikan kesan awal yang baik dan membangun bagi para CPNS Tahun Anggaran 2024.

Jambi – Dalam rangka memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah dan institusi pendidikan tinggi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melakukan kunjungan resmi ke Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kerja sama strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan serta pembinaan hukum di Provinsi Jambi.

Rapat koordinasi dan penjalinan kerja sama ini dilaksanakan pada Senin, 26 Mei 2025, bertempat di Ruang Senat Fakultas Hukum Universitas Jambi dan dimulai pukul 13.30 WIB. Tim dari Kanwil Kemenkum Jambi dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Alex Cosmas Pinem, yang turut didampingi oleh satu orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya dan satu orang Penyuluh Hukum Ahli Pertama.

Kegiatan tersebut disambut langsung oleh jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Jambi, antara lain Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum, serta Kabag Umum dan Koordinator Program Studi.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kunjungan dari Kanwil Kemenkum Jambi. Beliau juga memperkenalkan jajaran pimpinan fakultas serta menyampaikan beberapa program kerja Fakultas Hukum yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, khususnya dalam mendukung pemahaman dan penguatan hukum di kalangan akademisi dan masyarakat. Dekan menyatakan kesiapan pihak fakultas untuk menjalin kerja sama yang erat dan berkelanjutan dengan Kanwil Kemenkum Jambi.

Sementara itu, Alex Cosmas Pinem menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan tersebut, yakni untuk membangun kemitraan strategis dalam pelaksanaan kegiatan teknis, salah satunya Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang akan dilaksanakan di lingkungan Kanwil Kemenkum Jambi. Dalam kesempatan itu, beliau juga secara langsung menyampaikan undangan dan harapan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi agar berkenan menjadi narasumber pada kegiatan Bimtek tersebut.

Kegiatan ditutup dengan sesi pertukaran buku antara Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Prosesi simbolis ini menandai komitmen awal dari kedua belah pihak untuk memulai langkah-langkah kolaborasi yang lebih konkret ke depannya.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana penguatan hubungan kelembagaan, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum melalui sinergi antara dunia akademik dan dunia kerja. Diharapkan, kerja sama ini dapat berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pembentukan regulasi serta pemberdayaan masyarakat melalui program penyuluhan dan edukasi hukum di Provinsi Jambi.

Jambi– Dalam rangka mempererat koordinasi antarinstansi dan mendorong peningkatan tata kelola keuangan negara yang efektif dan akuntabel, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jambi melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi pada hari Senin, 26 Mei 2025.

Rombongan KPPN Jambi disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Idris didampingi oleh Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Ermasdon, PPK, Bendahara serta jajaran staf keuangan Kanwil. Pertemuan berlangsung di ruang rapat utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran, serta mendukung terciptanya sistem pelaporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam suasana yang hangat dan penuh semangat kolaboratif, kedua belah pihak membahas berbagai isu strategis terkait pelaksanaan anggaran, penguatan pengawasan internal, hingga pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis digital yang terus berkembang.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan KPPN Jambi dan menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara satuan kerja dan mitra perbendaharaan sebagai pondasi dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang baik. Beliau juga menggarisbawahi komitmen Kanwil dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran.

Sementara itu, perwakilan dari KPPN Jambi menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi satuan kerja di lingkungan Kemenkum, serta memberikan pembinaan teknis dan asistensi apabila dibutuhkan, khususnya dalam hal pelaporan keuangan, revisi anggaran, dan penyusunan dokumen-dokumen pertanggungjawaban.

Diskusi yang berlangsung interaktif ini turut menjadi momentum untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat komitmen bersama dalam menjaga integritas serta profesionalisme dalam pengelolaan anggaran negara. Di akhir kegiatan, dilaksanakan sesi tanya jawab yang melibatkan para staf keuangan guna memperjelas hal-hal teknis terkait pelaksanaan anggaran dan pelaporan.

Diharapkan, kunjungan ini menjadi langkah awal bagi penguatan hubungan kelembagaan yang berkesinambungan, demi mendukung tata kelola keuangan negara yang semakin berkualitas di wilayah Provinsi Jambi.

Jambi, 22 Mei 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Permasalahan Jaminan Fidusia Tahun Anggaran 2025” pada Kamis (22/5) di Aula Pengayoman, Kota Jambi. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan dalam menangani dinamika hukum terkait pelaksanaan jaminan fidusia.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jambi, Idris, yang berhalangan hadir, diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kortini, yang membuka kegiatan dan menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, Kortini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan sistem jaminan fidusia yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

FGD menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Hakim Pengadilan Negeri Jambi, perwakilan OJK Jambi, serta Direktur Perdata Kementerian Hukum.

Fokus pada Eksekusi dan Kepastian Hukum
Materi pertama disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Hendra Halomoan, S.H., M.H., yang mengulas secara komprehensif aspek hukum dan prosedur eksekusi jaminan fidusia. Ia menekankan bahwa meskipun sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, pelaksanaan eksekusi tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak debitur, terutama setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

“Eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak. Jika tidak ada kesepakatan wanprestasi, maka kreditur wajib menempuh jalur pengadilan,” tegasnya.

OJK Dorong Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan Lebih Ketat
Narasumber kedua, Bapak Rekigardi dari DPMW Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memaparkan peran OJK dalam mengawasi tata kelola perusahaan pembiayaan dan pelaksanaan jaminan fidusia. Ia menyoroti pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian melalui pendaftaran fidusia tepat waktu serta perbaikan dalam proses penagihan, khususnya dalam penggunaan tenaga professional collector.

“OJK mendorong perusahaan pembiayaan untuk mengevaluasi SOP, memastikan tenaga penagih tersertifikasi, dan tidak melanggar hak konsumen dalam proses eksekusi,” jelas Rekigardi. Ia juga menekankan pentingnya mitigasi risiko melalui pembebanan agunan dan kepatuhan terhadap POJK terbaru, seperti POJK 46/2024.

Rekomendasi dan Harapan
Diskusi FGD yang diikuti oleh lebih dari 70 institusi secara luring dan daring ini menghasilkan sejumlah masukan penting, termasuk usulan revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar lebih responsif terhadap kondisi faktual dan perkembangan hukum mutakhir.

Dengan FGD ini, Kanwil Kemenkum Jambi berharap tercipta pemahaman bersama, penegakan hukum yang adil, dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem fidusia di Provinsi Jambi.