Jambi, 20 Mei 2025 – Dalam upaya mendukung kemandirian ekonomi masyarakat desa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) yang berlangsung di Aula Pengayoman, Kanwil Kemenkum Jambi. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan baik secara langsung maupun virtual melalui Zoom Meeting.
Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini dibuka dengan pembacaan doa dan sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah, Idris, yang menekankan pentingnya koperasi sebagai tulang punggung perekonomian kerakyatan. Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Kementerian Koperasi RI dan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham menyampaikan materi secara daring.
Salah satu pemaparan utama yang ditampilkan dalam kegiatan ini adalah tujuan pembentukan KDMP/KKMP, yang mengacu pada Asta Cita 2 dan Asta Cita 6, yakni mendorong kemandirian pangan dan ekonomi desa, serta menjadikan koperasi sebagai sarana pemerataan ekonomi berbasis desa. Visi besar ini diarahkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan rinci mengenai tata cara pembentukan KDMP berdasarkan SE Menkop No. 1 Tahun 2025, yang meliputi:
Musyawarah Desa Khusus untuk menetapkan nama, jenis usaha, dan struktur organisasi koperasi;
Pendataan koperasi eksisting untuk integrasi atau revitalisasi;
Sosialisasi dan persiapan di seluruh tingkatan daerah;
Rapat pendirian dan pengesahan badan hukum melalui notaris dan sistem AHU Online.
Tayangan slide presentasi dari narasumber menjadi daya tarik tersendiri dalam sesi diskusi, yang diikuti dengan antusias oleh peserta yang hadir secara langsung maupun virtual. Materi disampaikan secara interaktif oleh perwakilan Direktorat Badan Usaha Ditjen AHU, Ibu Ratna Febriyanti, yang turut menampilkan visualisasi proses pendirian koperasi.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam mempercepat pendirian Koperasi Merah Putih di berbagai desa dan kelurahan di Provinsi Jambi, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
